• Berita Terbaru Teknologi

Indonesia for Global Juicetice (IGJ) memohon pada pemerintah Indonesia tidak untuk menghiraukan ancaman tuntutan Freeport serta selalu berkelanjutan dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang nomer 4 th. 2009 mengenai pertambangan mineral serta batubara.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menilainya, usaha hukum yang bakal dikerjakan oleh Freeport pada pemerintah Indonesia yaitu kiat kuno yang digunakan untuk tingkatkan posisi tawarnya.

” Jangan pernah pengalaman tuntutan Newmont pada 2014 terulang lagi. Newmont menuntut Pemerintah Indonesia ke ICSID untuk tingkatkan posisi tawarnya. Serta dapat dibuktikan, sesudah Newmont mencabut tuntutannya pada 25 Agustus 2014, lalu pemerintah Indonesia keluarkan izin ekspor untuk Newmont terhitung mulai sejak 18 September 2014 sampai 18 Maret 2015, ” jelas Rachmi dalam info tertulisnya pada Kompas. com, Selasa (21/2/2017).

Menurut Rachmi, tuntutan Freeport nanti cuma bakal memberi daftar panjang pengalaman Indonesia atas tuntutan Investor pada negara atau yang di kenal dengan arti Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Berdasar pada Kontrak Karya, mekanisme penyelesaian sengketa yang diambil yaitu lewat UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Selama ini, 60 % dari tuntutan ISDS pada Indonesia ada di bidang tambang.

Indonesia yaitu hanya satu Negara di lokasi ASEAN yang berkelanjutan menampik ISDS. Penolakan ini dilandasi atas efek ISDS pada hilangnya ruangan kebijakan (policy space) negara.

” Ini bukanlah masalah Pemerintah Indonesia wanprestasi atas proses isi Kontrak Karya. Namun, memanglah Freeport malas menggerakkan UU Minerba serta memakai mekanisme ISDS untuk menghindar dari kewajibannya. Karenanya, Pemerintah janganlah ingin tunduk pada tuntutan Freeport serta selalu paksa Freeport untuk tunduk pada ketentuan UU Minerba, ” tegas Rachmi.

Seperti di ketahui, dengan berlakunya UU Minerba, jadi semua bentuk Kontrak Karya serta Kesepakatan Karya mesti selekasnya dirubah jadi IUP atau IUPK sesudah habis saat waktunya serta lakukan penyesuaian isi kesepakatan atau kontrak dengan ketetapan UU Minerba paling lambat 1 th. sesudah UU Minerba berlaku.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *